• 13

    Dec

    Kurikulum 2013: Pendidikan Kepramukaan Menjadi Ekstrakurikuler Wajib Bukan Mata Pelajaran

    Yogyakarta (13/12) Sehari setelah konferensi pers tentang rencana perubahan kurikulum 2013 pada tanggal 13 November 2012, hampir semua media massa menyebutkan bahwa pendidikan kepramukaan menjadi mata pelajaran wajib sejak Sekolah Dasar. Hal tersebut sebagaimana dikutipCiputranews dan JogjaTribunnews pada 14 November 2012. Kontan saja hal tersebut menimbulkan reaksi dari kalangan aktivis pendidikan kepramukaan. Namun ternyata setelah dilakukan sosialisasi dan uji publik, kemudian masyarakat bisa mengunduh rencana perubahan kurikulum 2013 pada laman resmi http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id menjadi jelas bahwa pendidikan kepramukaan masuk dalam ekstra kurikuler wajib sejak SD (slide ke-26). Dengan demikian, posisi pendidikan kepramukaan pada kurikulum 2013 bukan mata pelajaran. Sebenarnya
  • 4

    Dec

    Perlukah Akreditasi Satuan Pendidikan Kepramukaan?

    Jakarta (4/12) Akreditasi bagi satuan pendidikan kepramukaan merupakan amanat Undang-undang yang harus dilaksanakan. Lebih dari pada itu akreditasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan, walau pun bukan merupakan satu-satunya cara. Persoalannya, perlukah satuan pendidikan kepramukaan dilakukan akreditasi? Pro kontra perlunya akreditasi satuan pendidikan kepramukaan menyeruak ke permukaan. Pihak yang menolak menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan sudah mapan, sebuah pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Justru sekarang ini banyak muncul praktek pendidikan kepramukaan yang sudah melenceng dari rohnya, dan akreditasi bisa dijadikan salah satu upaya untuk melakukan penilaian apakah praktek dan pengelolaan pendidikan kepramukaan sudah dilaksanakan dengan be
  • 17

    Nov

    Menyoal Pendidikan Kepramukaan Menjadi Mata Pelajaran di Sekolah

    Yogyakarta (17/11) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkehendak menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai mata pelajaran mulai jenjang Sekolah Dasar pada tahun ajaran 2013/2014. Kebijakan ini terkait dengan perubahan kurikulum sekolah pada semua jenjang dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis test dan portofolio saling melengkapi. Namun demikian, apakah kebijakan ini sudah tepat? Khususnya ditinjau dari aspek internal Gerakan Pramuka sebagai organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang ditugasi negara? Gerakan Pramuka diberi tugas dan wewenang oleh negara, bukan pemerintah, sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dikatakan diberi tugas oleh negara karena Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidi
  • 14

    Nov

    Salah Kaprah, Kepramukaan Jadi Mata Pelajaran Wajib di SD

    Yogyakarta (14/11) Mulai tahun 2013 pemerintah akan merubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis test dan portofolio saling melengkapi. Jumlah mata pelajaran akan diringkas menjadi tujuh, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta Pramuka. ”Khusus untuk Pramuka adalah mata pelajaran wajib yang harus ada di mata pelajaran, dan itu diatur dalam undang-undang,” kata Nuh sebagaimana dikutip Ciputranews dan Jogja Tribunnews hari ini (14/11). Padahal baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sist
  • 28

    Oct

    Pemuda, Terorisme dan Deradikalisasi Melalui Pendidikan Kepramukaan

    Sumber Foto: http://kemenpora.go.id/index/preview/berita/6660/2012-10 Yogyakarta (28/10) Hanya dua hari menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-84, bangsa Indonesia dikejutkan dengan kenyataan bahwa kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap 11 terorisme di empat kota. Dari berbagai pemberitaan media massa diketahui bahwa sebelas orang terduga terorisme yang ditangkap semuanya masuk dalam usia pemuda. Bahkan sejak terorisme marak di Indonesia sejak awal 2000-an, pelaku tindak pidana terorisme adalah pemuda usia dua puluhan tahun, bahkan tidak sedikit yang berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah. Pemuda terlibat atau melibatkan diri ke dalam terorisme tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap sistem politik dan kondisi sosial yang ada. Rasa ketidakpuasan t
- Next

Author

Follow Me