• 14

    Dec

    Kurikulum 2013: Berpotensi Melanggar Undang-Undang

    Yogyakarta (14/12) Penyusunan silabus atau pengembangan kurikulum yang ditarik di tingkat pusat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 38 ayat (2). Dalam rancangan kurikulum 2013, pemerintah pusat menetapkan silabus disamping kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Satuan pendidikan atau guru tinggal menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jika pemerintah hendak merubah kurikulum sesuai dengan rancangan yang ada sekarang ini, maka seharusnya undang-undang harus direvisi terlebih dahulu. Dalam pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi di
  • 10

    Dec

    Kurikulum 2013: Kewenangan Guru Dikurangi

    Yogyakarta (10/12) Pada kurikulum yang saat ini masih berlaku satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum. Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku hanya menyiapkan standar isinya saja. Dalam standar isi ditetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Selanjutnya berdasarkan standar isi maka satuan pendidikan dan guru menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam rancangan kurikulum 2013 sebagaimana dapat diunduh http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id dinyatakan bahwa pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks pelajaran dan pedoman bagi guru. Ada dua kondisi yang menyebabkan pemerintah mengambil alih peran guru, pertama bahwa penyusunan kurikulum (baca: silabus) oleh satuan pendidikan
  • 9

    Dec

    Kurikulum 2013: Silabus Tidak Lagi Disusun oleh Satuan Pendidikan

    Yogyakarta (9/12) Dr. Herry Widyastomo, APU, Kabid Dikmen Puskurbuk-Balitbang pada Workshop Evaluasi dan Tindak Lanjut Pendidikan SMA minggu lalu (5/12) di Cisarua Bogor, menjelaskan bahwa kewenangan pembuatan silabus oleh satuan pendidikan dirasakan terlalu berlebihan. Bahkan otonomi bidang pendidikan dirasakan juga kebablasan, semestinya pendidikan termasuk kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tidak kurang anggota komisi X DPR Dedy Gumilar atau Miing Bagito pada saat Pertemuan Tahunan BAN PNF di Batam beberapa waktu lalu (2/12) mengatakan bahwa kita terlalu gegabah pada saat reformasi yang lalu menyerahkan pendidikan menjadi kewenangan daerah atau diotonomikan. Untuk itulah, tanpa menarik kewenangan pendidikan dari pemerintah daerah otonom, maka perlu
  • 8

    Dec

    Stundents Active Learning Masih Slogan

    Sumber foto: http://inovasipendidikan.net/dbe2-8.html Jakarta (08/12) Realitas pembelajaran di kelas masih seperti masa lampau, yaitu guru masih mendominasi waktu untuk menjelaskan materi. Student active learning masih menjadi slogan. Padahal menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan diharapkan pembelajaran berorientasi pada siswa. Guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan. Oleh karena itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk merevisi kurikulum sekolah menjadi kurikulum 2013 yang disebut juga sebagai kurikulum abad 21, akan sia-sia jika aspek guru tidak menjadi perhatian serius. Guru sudah dituruti keinginannya untuk meningkat kesejahteraannya, dan karenanya diharapkan mampu menunjukan kinerja yang optimal sesuai harapan kurikulum. Nyatanya? Praktek mengajar guru
  • 6

    Dec

    Dialog Virtual Kurikulum 2013

    Cisarua (6/12) Kurikulum 2013, kurikulum paling menghebohkan. Mengapa? Karena ditangani oleh tim yang dibentuk Wapres tidak hanya tingkat kementerian atau Menteri, walaupun tim di tingkat kementerian tetap ada dan bekerja melakukan kajian dan pengembangan kurikulum 2013. Dalam sejarah pengembangan kurikulum sejak Indonesia merdeka belum pernah Wakil Presiden turun langsung membenahi kurikulum pendidikan. Seperti galibnya, kurikulum baru selalu menuai pro kontra bahkan sampai kontroversi. Agar mendapatkan masukan yang lebih konkrit dari masyarakat luas, maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan uji publik kurikulum 2013. Uji publik dilakukan melalui sosialisasi secara langsung menemui berbagai pemangku kepentingan di daerah, juga dilakukan secara online yang dapat di akses pada l
- Next

Author

Follow Me