• 25

    Dec

    Napak Tilas Selat Sunda

    Bandarlampung (25/12) Terakhir saya berlayar di Selat Sunda tahun 1988, waktu berikutnya beberapa kali berkunjung ke Bandarlampung melalui jalur udara. Sehingga setelah 24 tahun tidak merambah Pelabuhan Merak cukup dibuat kagum. Kebersihan dan suasananya mirip dengan terminal bandara udara. Suasana sudah mulai berubah ketika saya memasuki area pelabuhan Merak, sangat jauh berbeda dengan kondisi tahun 1988 ketika terakhir saya mengunjungi. Apalagi dengan tahun 1977 ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera dengan kapal PJKA menuju Srengsem, Panjang, Lampung. Tahun itulah, 1977, saya merasakan menginjak tanah di luar pulau Jawa. Saya masih ingat betul, kondisi pelabuhan yang kumuh. Area jalan depan di pelabuhan jalanan berlobang dan becek serta
  • 18

    Dec

    Semangat Berbagi

    Yogyakarta (18/12) Masih ada pertanyaan dari sebagian pemangku kepentingan terhadap urgensi organisasi Himpunan Penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Nonformal (HPTIK PNF). Ada yang mempertanyakan apa urgensi himpunan yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal ini. Bahkan ada yang mengatakan duplikasi asosiasi lain seperti APLIKASI yaitu Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Semangat awal pembentukan HPTIK PNF adalah pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang kemudian para pengelola pendataan menghimpun diri dalam Forum Pengelola Teknologi Informasi PNF. Berdasarkan Munas FPTI PNF Tahun 2012 organisasi berubah menjadi HPTIK PNF dengan semangat dasar berbagi. HPTIK PNF sebagai media berbagi
  • 16

    Dec

    Mencoba Memahami Kesulitan

    Yogyakarta (16/15) Bagi pamong belajar dan penilik, yaitu insan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, ada pelajaran berharga di akhir tahun. Diuji kesabarannya, dan diuji untuk memahami kesulitan orang lain. Dan belajar bagaimana jika kita menghadapi kesulitan itu. Pamong belajar sudah 23 tahun menjadi jabatan fungsional, dan penilik 10 tahun namun dalam menghadapi perkembangan proses usulan tunjangan fungsional menyikapi dengan sikap yang berbeda. Melalui akun jejaring sosial sebagian kalangan penilik nampak merasa tidak sabar dengan perkembangan usulan tunjangan fungsional yang dirasakan tersendat-sendat. Bahkan tidak sedikit kalangan penilik mengajak untuk demonstrasi karena dipandang pemerintah bertindak lambat dan cenderung mempersulit terbitnya tunjangan fungsional.
  • 15

    Dec

    Usulan Tunjangan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik Sudah On the Track, Mengapa Harus Demonstrasi?

    Yogyakarta (15/12) Hari ini, 15 Desember 2009, tiga tahun yang lalu usulan tunjangan fungsional pamong belajar pertama kali digulirkan, diartikulasikan dengan nyaring oleh Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia (PP IPABI) kepada pemerintah. Saat itu, di akhir kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi Direktorat PTK PNF Ditjen PNFI Kemendiknas di Hotel Equator Surabaya, saya selaku Ketua Umum PP IPABI mempresentasikan usulan tunjangan fungsional di depan pejabat Dit PTK PNF yaitu Kasubdit Program Horas Situmorang dan Kasubdit Tenaga Kependidikan PNF Abubakar Umar. Ikut menyaksikan presentasi saya waktu itu Rahmat Sulardi PB SKB Lebak Banten dan Edi Basuki PB BPPNFI Regional IV Surabaya. Pamong Belajar dan Pengurus Daerah IPABI Jawa Timur ikut berperan besar dalam mendorong terwujudnya
  • 2

    Dec

    Penjaminan Mutu Pendidikan

    Batam (2/12) Penjaminan mutu pendidikan sering diklaim menjadi tugas pokok atau core bussines sebuah jabatan fungsional bukan oleh lainnya, padahal penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (PP 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat 1). Selanjutnya Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 pasal (7) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan mengatur pembagian peran oleh satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Lalu apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan regulasi pemerintah? Menurut Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 pasal (1) butir 2, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau progra
- Next

Author

Follow Me